Kesbangpol Lampung Batalkan SKKO LMP Versi Johan Nasri

Bandar Lampung LAMPUNG

Bandar Lampung – Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi (Mada LMP) Lampung, lakukan hearing dengan pihak Kesbangpol Povinsi Lampung, untuk meminta kepala Kesbangpol menarik kembali Surat Keterangan Keberadaan Organisasi (SKKO) LMP atas nama Johan Nasri yang sudah di bekukan pada tanggal 29 November 2019 oleh Mabes Llaskar Merah Putih), digelar pada Jum’at (07/02/19).

Permohonan yang diminta oleh Ketua LMP yang dipimpin oleh H. Pattahul Arifin pada tanggal 05 februari 2020, untuk pembatalan SKKO (Surat Keterangan Keberadaan Organisasi) yang di pimpin oleh versi LMP Johan Nasri dikabulkan oleh Kesbangpol Provinsi Lampung pada hari Jum’at 07 Februari 2020.

“Hering kami lakukan pada hari rabu 05 februari 2020 untuk meminta penarikan SKKO di bawah naungan Johan Asri dikarenakan keberadaannya sudah di bekukan oleh Mabes LMP Pusat” ucap H. Pattahul Arifin selaku ketua LMP Mada Lampung.

Baca Juga :  Alvaro Pilih Campro Sebagai Menyalurkan Bakatnya.

Pattahul juga mengungkapkan, dari hasil penarikan SKKO maka legalitas organisasi yang di pimpin Johan Nasri patut dipertanyakan, dan ia meminta agar aparat penegak hukum untuk melakukan pembatalan pelantikan yang rencana akan di gelar Senin, 10 Februari 2020.

“Kalau pembatalan sudah dikabulkan kesbangpol, maka legalitas organisasi tersebut tidak berlaku lagi, maka dari itu saya minta kepada Kapolda Lampung untuk lakukan pembatalan pelantikan, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020” ujar Pattahul.

Baca Juga :  Hari Pertama Pleno Di KPU Lampung Timur Menuai Masalah, Suara PAN Berkurang 288 Suara

Selain itu Pattahul juga mengatakan, jika aparat penegak hukum melakukan pembiaran pelantikan tersebut, ia berpendapat penegak hukum terkesan tutup mata dan membiarkan organisasi yang tak ber legalitas resmi beroperasi dan ia akan menggelar aksi demo dengan kekuatan ribuan massa dan kader LMP di tempat berlangsungnya acara pelantikan tersebut.

Saya berharap kepada Kapolda Lampung dan Kapolresta Bandar Lampung agar membatalkan pelantikan tersebut karna menurut saya legalitas mereka patut tidak sah. Jika masih berlanjut sama saja aparat penegak hukum terkesan tutup mata ,maka dari itu kami akan lakukan gelar aksi demo di tempat pelantikan.‘ pungkasnya.

(Tim MGG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *