Diduga Banyak Penyimpangan DD 2018 Desa Bauh Gunung Sari “TPK” Silahkan Diberitakan

BERITA TERKINI Hukum dan Kriminal LAMPUNG Lampung Timur
Kamu Bisa Download ini:

LAMPUNG TIMUR (Traznews) -Tahun Anggaran 2018, Desa Bauh Gunung Sari kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur, melaksanakan kegiatan pembangunan melalui anggaran Dana desa berupa jambanisasi, saluran drainase, gorong-gorong plat, paping blok dan lainnya. Kamis (16/05/2019).

Sesui dengan APBDes, Desa ini sendiri mendapatkan anggaran sebesar Rp 1.388.807.857.dengan rincian pendapatan transfer Rp 1.388.276.000.- dan pendapatan lain-lain Rp 531.857.- yang digunakan untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan pembangunan desa.

Ternyata dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tersebut banyak warga desanya merasa tidak puas dengan pelaksanaan pembangunan yang dipimpin kades dan TPK nya, ini terkuak saat wartawan media ini sedang makan siang disatu Rumah makan padang di desa Sidorejo dan tanpa sengaja ngobrol dengan salah satu warga desa Bauh Gunung sari.

Menurut warga yang enggan namanya dipublikasikan,”coba masuk kedesa saya pak, parah banget, bangunan jambanisasi dibuat ga sesuai RAP, upahpun dikurangi, pokoknya bapak masuk dan tanya warga disana, pasti nanti bapak tahu yang saya maksud. “tuturnya sembari pamit keluar. (senin 29/04/2019)

Mendapat informasi tersebut wartawan mmencoba menelusuri informasi  dengan menyambangi desa Bauh Gunung Sari. (Rabu 01/05/2019)

Hasil penelusuran wartawan pada, Rabu 01/05/2019 lalu, mencoba konfirmasi kebeberapa warga dan mendokumentasikan bangunan desa yang menggunakan dana desa.

Saat wartawan menanyakan ke salah satu ketua RT yang mengaku terlibat langsung sebagai pekerja dalam pembangunan drainase dan jambanisasi beliau menjelaskan,”upah pekerja besarannya Rp 70.000.- dan tukang Rp 80.000.-yang bekerja sekitar 12 orang. Dan waktunya cukup lama, beda pak kan kalau tukang ada keahlian, jadi bayarannya beda, kalau bapak mau lihat bangunanya kesana aja pak, tapi jalannya agak rusak,”ujarnya sambil menunjuk arah bangunan drainase berada.

Baca Juga :  Jalan Di Tempat,Kasus Dugaan Pencabulan Mulai Di Pertanyakan...

Masih menurutnya,”kalau jamban yang ngerjain orang empat, waktu pengerjaan Dua hari untuk satu jamban. Material dinding galian pake batako, dilepo terus diaci, yang atas buat sekatnya baru pake bata,”tambahnya

Dan saat kami meninjau lokasi drainase, tampak luar drainase kokoh dan rapi, namun saat kami mencoba melihat lebih detail, ternyata bagian luar saja yang dibuat sesuai Rab dan volumenya, sedangkan bagian yang tertutup tanah mengecil, pola mengurangi volume, ini diduga Supaya material yang digunakan bisa kurang dari yang dirabkan dan dari selisih material di rab dengan yang digunakan bisa dinikmati pelaksana kegiatan pembangunan tersebut.

Saat kami hendak mengkomfirmasi hal tersebut, kepala desa Bauh Gunung Sari (Prayitno) tidak bisa ditemui, baik dikantor desa maupun dirumahnya, dihubungi via handphonepun tidak menjawab, sedangkan TPK desa Bauh Gunung Sari juga tidak bisa bertemu dengan alasan sedang melakukan sensus di desa bandar agung. Dan hanya menjelaskan”. upah pekerja 90  dan 100  ribu, silahkan diberitakan mas,”tegasnya saat dihubungi via telepon.

Sementara saat diminta tanggapan, Firdaus Np ketua Dpd Lsm Lantai kabupaten Lampung timur menjabarkan,”kami pegang Apbedes mereka, dan jelas banyak manipulasi dipelaksanaan contoh jambanisasi, mereka buat 120 unit dananya Rp. 184.160.000.-artinya per unit jelas anggarannya, dirabkan menggunakan bata merah, tidak menggunakan batako, tapi untuk mengurangi anggaran digunakan batako, belum lagi upah pekerja jelas selisih, rabnya 80 dan 100 ribu, kenyataan 70 dan 80 ribu, korupsinya luar biasa. Ini perlu diusut biar ga keterusan, dan tpknya juga asbun bilang 90 dan 100, nyatanya beda dengan dirab, artinya TPK ga tahu rab,”paparnya

“dan saya menduga pada kegiatan lain pemberdayaan, pengadaan dan pemberian insentip menyimpang juga, kita laporkan dan biarkan aparat hukum yang mengusut dan membuktikan dugaan korupsi ini. “tambahnya dengan bersemangat.

Baca Juga :  Akibat Jalan Provinsi Tak Kunjung Diperbaiki,Warga Canggung Ancam Akan Tanam Pohon Pisang Tengah Jalan

Tampaknya perlu evaluasi dan pengawasan yang lebih dari pemerintah dan control sosial, agar kedepanya pelaksanaan pengelolaan dana desa tidak dijadikan ajang mencari keuntungan pelaksana semata. (edo) 

Kamu Bisa Download ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *