Kejari Didemo, Gabungan Ormas Meminta Lakukan Pengawasan Anggaran Pertanian 30 Milyar Dilampung Timur 

BERITA TERKINI Hukum dan Kriminal LAMPUNG Lampung Timur
Kamu Bisa Download ini:

LAMPUNG TIMUR (Pena Lampung) – Kejaksaan Negri Sukadana, Kabupaten Lampung Timur diminta oleh Organisasi Masyarakat yang ada dikabupatennya untuk melakukan pengawasan terhadap Anggaran 30 Milyar lebih pada Dinas Pertanian tahun Anggaran 2019. Kamis (01/08/2019).

Perlu diketahui, Lampung Timur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian daerah penopang lumbung pangan Nasional.

Jajaran kepolisian Polres Lampung Timur berjaga ketat dipintu gerbang Kejaksaan Negri Sukadana. Dok : Eri

Sesuai Nawacita Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo menyangkut program Swasembada pangan sebagaimana tercantum dalam program Prioritas Kabinet Kerja (P3K), artinya sektor pertanian merupakan sumber penghasilan masyarakat Kabupaten Lampung Timur.

Serta memiliki peranan strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing kualitas, kuantitas, daya saing harga,  komoditi pertanian yang memadai.

Telah diketahui, gabungan Ormas tersebut diantaranya, Team Operasional Penyelamat Asset Negara (TOPAN-RI), Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), dan Non Goverment Organisation Jaringan Pembrantasan Korupsi (NGO-JPK).

Dalam Orasinya, Kemas Hasan salah satu gabungan dari Ormas itu mengatakan,”Mengingat pentingnya sektor pertanian ini,  Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Pertanian mengalokasikan anggaran 30 miliar lebih ditahun 2019 untuk belanja hibah alat dan mesin pertanian (ALSINTAN, red),”teriak Kemas, ketua bidang hubungan antar lembaga NGO-JPK

,”bagian dari semangat pemerintah Kabupaten Lampung Timur Dalam meningkatkan kesejahteraan para petani dalam bentuk hibah alat dan mesin pertanian, kami apresiasi dan dukung sepenuhnya,”lanjutnya

Masih di katakannya,”Tetapi dalam realisasinya harus transparan dan proposional, bukan berdasarkan kepentingan kelompok maupun golongan menjadi tugas kita bersama untuk mengawasi mengawal dan memastikan proses pendistribusian ALSINTAN tersebut agar tepat sasaran, sebagaimana kita ketahui bahwa belanja hibah sangat rentan sekali disalahgunakan bagi kepentingan segelintir orang

Baca Juga :  Syaiful, Melalui DD Sebisa Mungkin Akan Ditingkatkan Pembangunan Desa

,”kami perkumpulan tim operasional penyelamat aset negara – RI (TOPAN-RI),  jaringan pendamping kebijakan pembangunan (JPKP), non government organization jaringan pembrantasan korupsi (NGO-JPK) Lampung Timur demi transparansi dan keadilan kami meminta secara tegas Kejaksaan Negeri Sukadana lakukan segera lakukan supervisi dan pengawasan mengawal dan memastikan pendistribusian ALSINTAN agar transparan dan tepat sasaran,”tutupnya

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,  Tampak gerbang kejaksaan Negri Sukadana dijaga ketat oleh Jajaran Kepolisian Polres Lampung Timur.

Sementara itu, pihak kejari menyambut baik apa yang disampaikan gabungan Organisasi Masyarakat di Lampung Timur terkait Anggaran di dinas pertanian yang mencapai 30 Milyar lebih di tahun 2019.(Eri)

Kamu Bisa Download ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *