Sekda WK , Vidio Conference Dengan Kemendagri .

BERITA TERKINI Waykanan

Way kanan_Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan Saipul S.Sos , M.IP bersama Ketua DPRD , Nikman Karim , Kepala BPBD Bismijanadi , SE, Kepala Bappeda Drs Joko Kurnianto SH , Kepala Dinas Kesehatan Anang Risgianto, SKM, M.Kes, serta Unsur dari Dinas Komunikasi dan Imformatika dan Tim Vidio Conferevce terkait dengan Refocusing dan relokasi Anggaran pemerintah Daerah dalam rangka penanganan Covid-19 , Jum’at (17/04/2020)

Mentri dalam Negri Prof .H.M Tito Karnavian , Ph.D memimpin langsung Vidio Conference tersebut yang diikuti oleh unsur Kepala Daerah di 34 Provinsi , termasuk 416 kepala daerah di tingkat kota , dengan diikuti 80% Ketua DPRD di seluruh Indonesia .

Baca Juga :  Polres Way Kanan Amankan Terduga Pelaku Pencurian Mobil

Kami hadir bersama Menkeu , Menkes , Memdes PDTT , Mensos , Menkop UMKM , Menaker , Kepala BNPP / Kepala Gugus Tugas , Gubernur seluruh Indonesia , serta Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk membahas refocusing dan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19 .

Atensi dari seluruh Kepala Daerah ini menunjukkan sinergi bersama , bahwa kita bekersama dan serius untuk melakukan penanganan Covid-19 , terutama terkait realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan wabah.

Dari imformasi yang diterima Dinas komunikasi dan Imformatika Kabupaten way kanan diketahui Alokasi Anggaran penanganan Covid-19 akan berfokus kepada 3 sektor Utama yaitu ;
1. Penanganan kesehatan publik.
2. Penanganan Dampak Ekononi
3 . Penyediaan jaring pengaman soaial .

Baca Juga :  BUPATI PRINGSEWU TINJAU SMPN 4 DAN MTsN 2 PRINGSEWU

Mentri sosial RI dalam Vidcom ini mengatakan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh proram – program yang tepat inovatif , tetapi juga harus didukung dengan kriteria kemiskinan yang jelas , serta data yang akurat dan Up To Date sehingga perlu dilakukan verifikasi dan validasi secara berkala sesuai dengan jenis programnya , yang selanjutnya , data kemiskinan yang telah diverfikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Mentri Sosial sebagai data terpadu yang dapat dipergunakan oleh Kementrian/ Lembaga terkait untuk penanganan Kemiskinan .(Alting)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *