BERITA TERKINILAMPUNGTanggamus

BERANTAS MAFIA TANAH, BPN TANDA TANGANI MOU DENGAN POLRES TANGGAMUS

TANGGAMUA (PL)  – Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Kabupaten Tanggamus lakukan Memorandun of Understanding (MoU) dengan Pihak Polres Tanggamus pada, Selasa (14/5/19) sore.

MoU dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap mafia tanah, pemberantasan pungutan liar dan pembentukan tim percepatan sertifikasi tanah aset Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MoU ditandatangi langsung oleh pimpinan kedua belah pihak, yakni Kepala BPN Tanggamus, Budi Prihantoro dan Kapolres Tanggamus, AKBP Hesmu Baroto, serta disaksikan sejumlah pejabatan utama Polres, Perwakilan Kapolsek Jajaran dan pejabat BPN itu sendiri.

Kegiatan itu berlangsung di Ruang Pertemuan Kantor BPN setempat, bersamaan dengan berbuka puasa bersama sekaligus dengan memberikan bantuan dan santunan dari pihak BPN Tanggamus kepada puluhan anak yatim yang berasal dari sekitar komplek Pemkab Tanggamus.

Kepala BPN Tanggamus Budi Prihantoro dalam sambutannya mengucapkan syukur atas terlaksnanya MoU dengan Polres Tanggamus, sebab tujuan kerjasama dengan pembentukan tim terpadu, yakni pencegahan dan pemberantasan mafia tanah.

Menurutnya, program tersebut juga merupakan satu program strategis pemerintah tahun anggaran 2019 dan sesuai dengan Intruksi Presiden(Inpres), bahawa ada 16 lembaga Negara untuk melaksanakan program PTSL.

Lanjutnya, terkait proyek KIM juga akan dipetakan permasalahan permasalahan sengketa tanah.

“Kemudian aset Polri juga sudah dikeluarkan sebanyak 2 sertifikat. Dan ada beberapa yang masih dalam proses,” ucapnya.

Menangapi itu, Kapolres AKBP Hesmu Baroto mengucapkan terima kasih atas respon dan dilaksanakannya MoU yang telah ditandatangni bersama, yakni penandatanganan MoU kerjasama dalam pembetukan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan mafia tanah, dan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan pungli dan tim pencegahan terpadu percepatan sertifikasi tanah aset Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Ada beberapa yang sifatnya belum terpenuhi, untuk permasalahan tanah milik Polri. Maka kami berharap bisa berjalan dengan baik dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut,” ucapnya.(Odo)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button