BERITA TERKINILAMPUNGPringsewu

TETAP TARIK SPP, SMK YPT DIDUGA LANGGAR SE DISDIK LAMPUNG

Pringsewu (PL) – Dalam rangka meningkatkan aksesabilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik di sekolah, serta pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19, diminta kepada kepala sekolah SMA/SMK/SLB negeri dan swasta se-Provinsi Lampung penerima dana BOS reguler dan BOSDA, untuk tidak melakukan penarikan SPP atau sumbangan lainnya terhadap wali murid peserta didik Dinas Pendidikan Provinsi Lampung mengeluarkan
Surat Edaran  dengan nomor 420/1062/V.01/DP.2/2020.

Disayangkan Surat Edaran tersebut terkesan diabaikan dan cenderung dilanggar oleh penyelenggara pendidikan Tingkat SMA/SMK sederajat baik Negeri maupun swasta, seperti yang terjadi di Sekolah swasta yang cukup tenar di Pringsewu yaitu SMK YPT Pringsewu yang diduga tetap melakukan penarikan SPP terhadap siswa yang belajar di Sekolah tersebut. Jumat, (11/6)

Kepala sekolah SMK YPT Rifari saat dikonfirmasi oleh media ini melalui telpon selulernya mengaku bahwa sekolah yang dipimpinnya tidak pernah melakukan penarikan SPP selama pandemi Covid19 sesuai dengan edaran surat tersebut.
” YPT tidak pernah melakukan penarikan SPP terhadap siswa, saya kan pernah mengikuti seminar terkait SPP jangan sampai ada penekanan kepada siswa, hanya sebatas menghimbau karena itu antara hak dan kewajiban, jadi tidak ada penekanan dan penarikan tetapi jika ada wali murid yang mempunyai kesadaran untuk memberikan kewajibannya ya kami terima karena kami pihak yayasan mengalami kendala dalam pendanaan.” Ulas Rinvari.

Rinvari pun membantah jika pihak yayasan melakukan penekanan dengan intervensi kepada siswa jika ingin mendapatkan nomor untuk mengikuti ulangan semester siswa harus segara melunasi SPP, Rifari dengan tegas menepis upaya tersebut.

” Tidak pernah pak seperti itu, justru kita membantu, tidak pernah terlebih lagi sampai menyuruh orang tua ke sekolah,” jelas keapla sekolah dengan 1400 siswa tersebut.

Saat disinggung mengenai dana BOS, Rifari enggan menjelaskan lebih lanjut, menurutnya dirinya yang masih baru menjabat sebagai kepala sekolah sudah sesuai dengan arahan dari pihak ketua MKKS setempat.
” Kalau mengenai dana BOS, sesuai arahan dari ketua MKKS sebaiknya terkait masalah BOS dijelaskan melalui tatap muka langsung pak,” ucapnya sambil menutup pembicaraan.

Berbeda dengan keterangan Rinvari salah satu wali murid berinisal TS mengatakan kepada media ini bahwa sekolah tempat anaknya menempuh pendidikan yang saat ini duduk dikelas X Ini mengatakan bahwa sekolah tersebut masih menarik iuran SPP.
” Sebenarnya penarikan SPP ini jelas kami keluhkan pada saat pandemi ini, cukup memberatkan karena usaha kami terdampak, anak kami sempat di panggil oleh TU untuk segera melunasi jika mau mengambil nomor untuk ulangan semester,, jika kepsek mengatakan tidak ada penarikan atau keringanan untuk pembayaran SPP itu jelas bohongnya,” jelas TS dan mewanti-wanti kami untuk tidak menyebut namanya.
Senada dengan TS, wali murid kelas XI berinisial ER menilai bahwa pihak sekolah sedikitpun tidak memberi keringanan pembayaran SPP, hanya kelonggaran rengat waktu jika belum mampu membayar sesuai dengan kewajibannya.

” Tidak ada keringanan terkait biaya, tetap saja perbulan 195 ribu, hanya diberi kelonggaran waktu pembayaran, pun itu kami harus ke sekolah menemui pihak sekolah,” sambil menunjukan bukti pembayaran SPP milik anaknya.

Dikutip dari laman REPUBLIKA.CO.ID, bahwa pada Masa pandemi Covid-19  Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengingatkan pihak sekolah tingkat SMA/SMK tidak manarik uang SPP dan sumbangan lainnya. Pelarangan penarikan uang SPP dan sumbangan tersebut diutamakan sekolah yang menerima dana BOS reguler dan BOSDA.

“Kalau ada kejadian di lapangan (sekolah menarik SPP dan sumbangan kepada wali murid), kita akan ambil tindakan, karena itu haram hukumnya,” kata Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menanggapi keluhan wali murid beberapa sekolah menarik SPP di masa pandemi Covid-19,

Dia mengatakan, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung telah mengeluarkan surat edaran agar pihak sekolah melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di rumah pada masa darurat penyebaran Covid-19. Menurut dia, bila masih saja ada kepala SMA/SMK yang menarik uang SPP dan sumbangan lainnya kepada wali murid, bila dapat dibuktikan langsung dapat diambil tindakan tegas.(NA/Tim MGG)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button