BERITA TERKINILAMPUNGTanggamus

Terindikasi Dana ADD diDesa Kab. Tanggamus Kurang Berkembang, LSM “ABJAD” Menegaskan…

Tanggamus, Penalampungnews. Com_Perubahan insfrastruktur dikampung-kampung dikabupaten Tanggamus dinilai tidak berkembang dan tidak tersalurkan sesuai dengan pokok Kebutuhan Masyarakat atau warganya.
Hal Ini Sangat disayangkan sekali, Bagaimana tidak, Pejabat-pejabat tinggi Kabupaten Tanggamus terkesan kurang Memperhatikan Perkembangan Desa-Desa, Sehingga Kesejahteraan dan kebutuhan dari kucuran dana ADD tersebut tidak tersalurkan kepada warganya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peranserta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Menurut LSM Angkatan Bina Jati Diri,(ABJAD) pada saat dimintai stepment terkait Dana ADD yang dikucurkan ke kampung-kampung di kabupaten Tanggamus,Jum’at,18/08,Johan Sahri Ketua DPD Menegaskan, “Seharusnya Pejabat-Pejabat Tinggi dikabupaten Tanggamus turun dan melihat kejadian yang ada didesa-desa, sehingga dana ADD Tersalurkan sesuai dengan kebutuhan warganya. Sebagai mana dalam UUD yang tercantum diatas “Tegas Johan.

“Karena Bagaimanapun kesejahteraan warganya perlu pantauan dari Pejabat Tinggi, Bukan Hanya Kepala Kampung saja.
Kalau kepala Kampung Nyeleweng gini,dan pejabat-pejabat tinggi tidak memperhatikan Perkembangan didaerahnya Bagaimana warganya akan merasakan kesejahteraan.
“Tambah Johan.

Lebih Jauh Johan Menuturkan, “Maka dari itu,perkembangan desa Perlu adanya pemeriksaan Pejabat-pejabat tinggi kabupaten tanggamus, sehingga kepala kampung yang menyelewengkan dana ADD bisa ditangkap dan diberi sanksi tegas, karena kalau dibiarkan maka perkembangan didesa dan kebutuhan warganya tidak akan tersalurkan dengan baik. “Tutur Johan Diruanganya.

(Tim)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button